Minggu, 26 Juli 2026   ::
Telp. (0293) 493481

Detail Produk Hukum

Tipe Produk Hukum Tingkat Daerah
Jenis Regulasi Keputusan Pimpinan DPRD
Singkatan Jenis Keputusan Pimpinan DPRD
Entitas DPRD Kabupaten Temanggung
Nomor 44
Tahun 2008
Judul Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD. 44/PIMP/VII/2008 tentang Persetujuan Kunjungan Kerja Komisi D DPRD Kabupaten Temanggung Ke Kabupaten Kutai Kartanegara Propinsi Kalimantan Timur
Status Berlaku/Baru
Keterangan Status -
Ditetapkan Tanggal 2008-07-26
Diundangkan Tanggal 2008-07-26
T.E.U DPRD Kabupaten Temanggung
Bidang Hukum Hukum Tata Negara
Sumber -
Pemrakarsa DPRD Kabupaten Temanggung
Penandatangan Ketua DPRD
Hasil Uji Materi -
ISBN -
Lokasi Kabupaten Temanggung
Peraturan Terkait
Download Dokumen

Dilihat: 277 | Didownload: 289

Preview Produk Hukum


Abstrak


Dokumen Belum Diupload

Riwayat Pembuatan Produk Hukum


Dokumen Belum Diupload

Produk Hukum Acak

Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD. 35/PIMP/IV/2008 tentang Persetujuan Penugasan Pimpinan Dan Anggota Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Untuk Mengikuti Lokakarya Nasional Badan Kehormatnan DPRD Untuk Pembentukan Forum Bersama

Lihat

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 9/Pansus 2/IX/2025 Tentang Persetujuan Penyempurnaan Dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal; Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor; Dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pengelolaan Pasar Rakyat, Penataan Pusat Perbelanjaan Dan Toko Swalayan

Lihat

Keputusan Panitia Khusus DPRD Kab. Temanggung Nomor : DPRD.07/PANSUS.II/V/2009 tentang Reprda tentang Retribusi Ijin Trayek, Raperda tentang Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2000 tentang Retribusi T

Lihat

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 6/Pimp/V/Tahun 2024 Tentang Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus 1 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pendidikan Pancasila Dan Wawasan Kebangsaan Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung; Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Penguatan Dan Pemajuan Kebudayaan Daerah Dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Gedung Poliklinik Rumah Sakit Umum Daerah; Dan Susunan Pimpinan Dan Anggota Panitia Khusus 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Pembahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pengelolaan Zakat, Infak

Lihat

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Persetujuan Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Pembentukan Dan Susunan Peran

Lihat

Keputusan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor : 1/Pansus 1/I/Tahun 2023 Tentang Penyempurnaan Dan Penyesuaian Atas Hasil Fasilitasi Gubernur Jawa Tengah Terhad

Lihat

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 34 Tahun 2015

Lihat

Keputusan DPRD Kabupaten Temanggung Nomor : DPRD.30/5-III/IX/2007 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2007 Dan Perubahan Prioritas Dan Plafon Anggaran Tahun 2007

Lihat

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Tentang Kawasan Tanpa Rokok; Rancangan Peraturan

Lihat

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2018

Lihat

Kategori Produk Hukum